Menteri Sosial Juliari Batubara Terancam Hukuman Mati

Juliari Batubara. Foto : Instagram
Juliari Batubara. Foto : Instagram

POJOKSATU.id, JAKARTA— Dugaan korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB) tak bisa dianggap remeh. Mensos mengkorupsi dana bencana dengan ancaman maksimal hukuman mati.


Dugaan korupsi dilakukan terhadap bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang kesusahan.

Atas alasan itu, sejumlah pihak menanyakan ketegasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menerapkan tuntutan hukuman mati dalam kasus ini.

Melakukan tindak pidana korupsi di tengah bencana seperti pandemi Covid-19 saat ini ancamannya sangat berat, hukuman mati.

Baca Juga :

Mensos Juliari Batubara Menyerahkan Diri ke KPK

“Ancaman hukuman mati bisa saja dilakukan pada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi di masa ada bencana nasional, bencana sosial, dan sebagainya,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/12).

Artinya, Menteri Sosial dan 4 tersangka lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan bantuan sosial paket sembako dalam penanganan pandemi Covid-19, akan berpeluang mendapat hukuman tersebut.

“Ya bisa saja (tuntut hukuman mati). Sesuai pasal 2 ayat 2 UU Tipikor,” terang Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12).

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa pihaknya paham bahwa di pasal 2 ayat 2 UU 31/1999 memang tertera ancaman hukuman mati bagi siapa saja yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum dan menyebabkan kerugian keuangan negara

KPK, juga paham bahwa pandemi Covid-19 telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana non alam, sehingga pihakya tidak akan berhenti dalam mengorek kasus Juliari Batubara.

“Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19,” tegasnya kepada wartawan di gedung KPK, Minggu (6/12).

Firli mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Untuk kemudian memastikan bahwa kasus ini masuk ke dalam pasal 2 UU 31/1999.

KPK masih harus bekerja keras membuktikan tentang ada atau tidaknya tindak pidana yang keuangan negara sebagaimana yang dimaksud pasal 2 UU tersebut.

“Malam ini yang kita lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara. Jadi itu dulu,” tutupnya.

(rmol/pojoksatu)

Loading...