Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Ingatkan Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin. (YouTube BNPB Indonesia)
Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin. (YouTube BNPB Indonesia)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Tren kampanye tatap muka meningkat jelang hari H pelaksanaan pemilihan kepada daerah pada 9 Desember mendatang.


Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam talkshow bertema Perkembangan Pelaksanaan Pilkada, Rabu (25/11).

“Fenomena yang terjadi memang kelihatannya metode kampanye yang masih jadi kesukaan kandidat tetap tatap muka. Sehingga kami senantiasa menarik data yang dilakukan jajaran kami, pengawasan di daerah, fenomena yang dilakukan itu beberapa kali dalam 10 hari itu meningkat,” katanya.

Afif pun mengungkapkan, pada periode 26 September-5 Oktober 2020, terjadi 9.189 kampanye tatap muka dengan 237 pelanggaran protokol kesehatan. Pihaknya pun kemudian memberikan 70 surat peringatan atau surat tilang dan membubarkan 48 kampanye.

Kemudian pada 6-15 Oktober 2020 terjadi 16.468 kampanye tatap muka dengan 375 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu lantas memberikan 233 surat tilang dan membubarkan 35 kampanye.

Pada 16-25 Oktober 2020 terjadi 13.646 kampanye dengan 306 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu kemudian memberikan 306 surat tilang dan membubarkan 25 kampanye.

Pada 26 Oktober-4 November 2020 terdapat 16.574 kampanye tatap muka dengan 397 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu memberikan 300 surat peringatan, dan membubarkan 33 kampanye.

Selanjutnya, pada 5-14 November 2020 terdapat 17.738 kampanye tatap muka dengan 438 pelanggaran. Bawaslu memberikan 381 surat peringatan dan membubarkan 17 kampanye.

Terakhir, pada periode 15-25 November 2020 terdapat 18.025 kampanye tatap muka dengan 373 pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu memberikan 328 surat tilang dan membubarkan 39 kampanye.

Afif pun mengungkapkan, tren peningkatan ini perlu jadi perhatian semua pihak agar menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Ternyata tren untuk melakukan kampanye tatap muka tetap meningkat. Nah, tentu ini jadi perhatian kita benar, bagaimana agar, kalau pun ini terjadi protokol kesehatan harus diterapkan karena potensi-potensi yang tidak kita inginkan sangat mungkin terjadi,” paparnya.

Lebih lanjut, Afif mengungkapkan, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, sesuai dengan aturan, pihaknya akan memberikan peringatan lisan, tertulis hingga pembubaran kampanye.

“Kita memberikan peringatan lisan, kemudian peringatan tertulis. Setelah diberikan peringatan tertulis, satu jam mereka tidak bubar, maka kami dengan kepolisian, satpol pp akan membubarkan pertemuan tersebut,” ujarnya.

“Karena keselamatan ini jadi tujuan kita semua, maka semua pihak harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap tahapan, termasuk ketika hari pemungutan suara di TPS,” tandasnya.

(zul/pojoksatu/adv)

Loading...