Ramai Pembubaran FPI, Peringatan Prof Jimly Jelas, Ormas Tidak Terdaftar Bisa Dianggap Ormas Terlarang

Prof Jimly Asshiddiqie

POJOKSATU.id, JAKARTA – Prof Jimly Ashiddiqie mendorong adanya pengaturan yang membedakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan organisasi politik (Orpol).

Gagasan ini disampaikan Prof Jimly di tengah ramainya isu pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI).

“Saatnya, ormas dan orpol dibedakan dan dipisahkan,” tulis anggota DPD RI itu melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Selasa (24/11) kemarin.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, Orpol dapat berbentuk partai politik (Parpol) atau organisasi afiliasi parpol atau parpol dengan tujuan politik tetapi tidak menyebut diri sebagai Parpol.


Sedangkan Ormas, katanya, harus netral dari politik dan tidak berpartai politik.

Pembubaran Parpol/Orpol yang melanggar hukum dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara bagi Ormas yang melakukan pelanggaran dibubarkan oleh Mahkamah Agung (MA.

Karena itu, katanya, mesti dilakukan revisi terhadap UU Parpol dan UU Pemilu serta UU terkait lainnya.

Bahwa semua ormas wajib terdaftar sebagai badan hukum resmi.

“Jika tidak terdaftar, semua aktivitasnya dan transaksi keuangan dalam lalu lintas hukum tidak diakui dan dapat dinyatakan sebagai organisasi terlarang,” tegasnya.

Mantan ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga menyebutkan, syarat pendaftaran ormas sebagai badan hukum harus sesuai UU.