Ketersediaan Listrik Masih Minim, DPR Pertanyakan Kinerja Pemda Setempat

PLN Memohon Maaf Atas Pemadaman Listrik Akibat Gangguan Pada Sejumlah Pembangkit di Pulau Jawa.
PLN Memohon Maaf Atas Pemadaman Listrik Akibat Gangguan Pada Sejumlah Pembangkit di Pulau Jawa.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah menyebut rasio elektrifikasi telah mencapai 99,09 persen.


Namun kenyataannya, ketersediaan listrik di daerah belumlah menyentuh keseluruhan wilayah, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, NTB.

DPR pun mempertanyakan kinerja pemerintah daerah setempat. Data PT PLN Unit Induk Wilayah NTB menyebut, sebanyak 44 dusun di Pulau Sumbawa belum mendapatkan akses listrik.


Dampaknya, sebanyak 5 ribu KK belum menikmati listrik. Dari 24 kecamatan di Sumbawa, hanya dua yang dialiri listrik 24 jam. D

Anggota DPR Fraksi Gerindra dapil Sumbawa Zainul Arifin mengaku kecewa karena belum semua masyarakat di dapilnya dapat menikmati listrik. Pemda didesaknya bergerak untuk menjadi ujung tombak pembenahan masalah listrik ini.

‘Pemdanya harus berjuang keras. Memang pemda itu ujung tombak, sedangkan pihak di luar pemda itu tetap memperjuangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya, tidak boleh ada daerah yang tidak dapat listrik. Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Masa sudah 75 tahun tidak bisa menikmati listrik,” kata Zainul, Rabu (18/11).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno. Pemkab dan Pemprov dimintanya untuk segera mencarikan alternatif sumber lain andai jaringan listrik belum dapat menjangkau daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) di Indonesia. Program tabung listrik bisa menjadi alternatif sementara. Hal lain yang perlu dipikirkan untuk wilayah tertinggal adalah penyediaan PLTS.

“PLT tidak perlu membangun pembangkit listrik biasa, tapi yang dibangun pembangkit listrik surya karena biayanya juga lebih rendah,” sebutnya.

Bagi pengamat energi dari Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, kondisi ini harus segera diperbaiki semua pihak di daerah terkait, terutama kepala daerah. Kepala daerah harus berupaya memenuhi kebutuhan layanan dasar untuk warganya, terutama listrik. Terlebih, upaya penyediaan internet pun sangat membutuhkan listrik.

“Paling tidak memang sudah ada aliran listriknya, kalau tidak ya susah juga. Mungkin orang pakai baterai dan satelit, tapi apakah itu sudah dikembangkan di sana. Pemanfaatan satelit dengan listrik memakai baterai aki yang besar itu bisa. Cuma skalanya belum bisa besar,” ucapnya.

Jadi, buat penyediaan listrik yang cepat, solusinya bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kebanyakan daerah terpencil diamati Marwan menggunakan PLTS.

Untuk pemerintah, dia mengingatkan agar mengedepankan informasi yang akurat mengenai ketersediaan listrik. “Dikatakan tingkat elektrifikasi sudah hampir 100 persen, tapi nyatanya masih ada ribuan warga yang belum dapat aliran listrik. Artinya, kita mau akurasi informasi,” tegasnya.

(dhe/pojoksatu)