Ternyata Pengesahan UU Ciptaker Hanya Menguntungkan Airlangga Hartarto dan Sejumlah Orang Ini

Ketua Umum PP HIMA Persis Iqbal Muh. Dzilal

Hal itu tertuang dalam UU Nomor 30 tahun 2014 pada pasal 42 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Dijelaskan, bahwa pejabat pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

“Seharusnya para pejabat itu sudah membaca UU Nomor 30 tahun 2014 tentang pencegahan akan adanya potensi konflik kepentingan yang coba dihindari oleh negara.” jelasnya.

Berdasarkan hal tersebut, UU ini berpotensi merugikan negara dengan menetapkan royalti pajak 0 persen bagi perusahaan tambang yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batubara.


Menurut Iqbal, negara bisa kehilangan puluhan trilyun per tahunnya dan ini masih bisa bertambah mengingat semakin tingginya eksploitasi batubara di Indonesia.

“Royalti 0 persen adalah salah satu akal-akalan para pejabat yang punya kepentingan dengan UU Cipta Kerja ini. Negara bisa kehilangan puluhan bahkan ratusan trilyun per tahunnya.” tuturnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ICW bahwa pada 2018 saja, penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) mencapai Rp180 trilyun rupiah yang mana 17 persennya berasal dari minerba.

Maka, PNBP dari royalti batubara di 2018 berjumlah Rp21,854 trilyun rupiah.

Dan sekarang, dengan adanya UU Cipta Kerja ini dana tersebut bisa menghilang dan negara benar-benar rugi.