Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Said Iqbal KSPI Rinci Pasal-pasal Rugikan Buruh, Banyak Banget yah

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja.


Selain itu, KSPI juga menuntut agar UU Sapu Jagat itu dibatalkan atau dicabut.

Said menuturkan, pihaknya langsung mempelajari usai menerima salinan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja itu.

“Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” ungkapnya, Selasa (3/11/2020).


Dalam kajian dan analisa secara cepat, khususnya klaster ketenagakerjaan, terdapat banyak pasal yang merugikan kaum buruh.

Di antaranya, berlakunya kembali sistem upah murah yang terlihat pada Pasal 88C Ayat (1).

Disebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

Sedangkan Pasal 88C Ayat (2) menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Penggunaan frasa ‘dapat’ dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) itu dinilai sangat merugikan buruh.

“Karena penetapan UMK bukan kewajiban. Bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah,” ujarnya.