Ada Kejanggalan dalam UU Cipta Kerja, PKS: Barang Cacat Diberikan untuk Rakyat

Anggota komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf. Foto Humas DPR RI

POJOKSATU.id, JAKARTA – Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah ditekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah produk hukum yang cacat.


Pasalnya, meski sudah menjadi UU, tapi masih ditemukan pasal yang janggal.

Padahal, semestinya hal itu tidak boleh terjadi dalam sebuah produk hukum, apalagi itu adalah Undang-Undang.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa proses pembuatan UU Cipta Kerja itu dilakukan dengan gegabah.


Demikian disampaikan anggota Badan Legeslatif (Baleg) Fraksi PKS, Bukhori Yusuf melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2020).

“UU sudah terlanjur diteken presiden, kita Fraksi PKS masih menemukan pasal kejanggalan,” ujarnya.

Kejanggalan dimaksud adalah Pasal 6 yang semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dalam redaksionalnya.

“Tapi, rujukan yang dimaksud di Pasal 6 tidak ada. karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali. Lantas, maksudnya merujuk kemana?” tutur Bukhori.

Dalam Pasal 5 berbunyi: Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.