Ditjen Kekayaan Intelektual Bangun KIK Online

Sucipto menjadi narasumber dalam FGD pertukaran data dan informasi database
Sucipto menjadi narasumber dalam FGD pertukaran data dan informasi database

POJOKSATU.id, JAKARTA – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM akan membangun aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Hal itu disampaikan Direktur Teknologi Informasi DJKI Sucipto saat menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang mekanisme pertukaran data dan informasi database antar kementrian/lembaga.

Menurut Sucipto, untuk membangun dan mewadahi kekayaan intelektual komunal perlu komitmen bersama.

“Perlu adanya sinergi dalam rangka mewujudkan kekayaan intelektual komunal dengan tujuan agar kekayaan intelektual komunal di Indonesia ini bisa dilihat, bisa dihargai dan mempunyai nilai ekonomi di dunia,” ucap Sucipto di Hotel Santika, Tangerang.

“Jangan sampai kekayaan intelektual komunal di Indonesia ini tidak terdetek dan tidak terdaftar dalam data base dalam hal ini Direktorat Teknologi Informasi,” tambahnya.

Sucipto mengatakan bahwa perlu dibangun aplikasi dalam rangka memberika kemudahan bagi lembaga negara atau lembaga kementerian lain untuk melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Menurut Sucipto aplikasi KIK akan memudahkan lembaga lain untuk mendaftar dan mengakses data base yang dibutuhkan.

“Sehingga setiap pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dapat mendaftarkan kekayaan intelektual komunal ini sebagai bentuk kepedulian atas kekayaan intelektual yang ada di seluruh wilayah kesatuan republik Indonesia,” imbuhnya.

Dikatakan Sucipto, perlu dibangun sinergitas sebagaimana yang ada di dalam tata nilai Kementerian Hukum dan Ham yaitu harus betul-betul menjadi profesional, akuntabilitas, dan mempunyai tanggung jawab serta bersinergi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya.

“Dengan sinergitas itu, kita bisa transparan dan selalu berinovatif dalam mengembangkan kekayaan intelektual ini sehingga nilai kekayaan intelektual dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan nilai ekonomi,” tandas Sucipto.

(one/pojoksatu)

Loading...