Kabar Terbaru soal Draft UU Omnibus Law Cipta Kerja dan Pasal 46 dari Istana, Jangan Kaget

Omnibus Law

POJOKSATU.id, JAKARTA – Omnibus Law Cipta Kerja kembali menuai polemik. Hal itu terkait dengan kembali berubahya jumlah halaman dalam UU sapu jagat tersebut.

Padahal, saat diserahkan DPR RI kepada Pemerintah, jumlah halaman sebanyak 817.

Terakhir, jumlah halaman kembali bertambah menjadi 1.187 halaman.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono memastikan, bahwa naskah draf Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja 1.187 halaman itu sudah final.


Bahkan, Dini menyatakan, Sekretariat Negara (Setneg) sudah rampung melakukan review draf tersebut.

“Proses cleansing Setneg sudah selesai,” ujar Dini kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menambahkan, tidak ada pasal-pasal yang dihapus.

Hanya satu saja yang dihapus, yakni Pasal 45 di draf UU Cipta Kerja tersebut.

“Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja,” katanya.

Saat ini naskah draf UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut hanya tinggal ditandatagani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi, naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatanganan Presiden,” terangnya.

Dengan demikian, ia memastikan, draft tersebut selanjutnya resmi menjadi UU.

“Setelah naskah UU ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI,” sambungnya.