Jelang Pilkada, Anggota Komisi II DPR Minta Bawaslu RI Lebih Giat Sosialisasi Protokol Kesehatan 3M

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin

POJOKSATU.id, JAKARTA- Politik Golkar Zulfikar Arse Sadikin kembali mengingatkan Bawaslu RI untuk bekerja lebih maksimal dalam menegakkan protokol kesehatan di Pilkada 2020.

Apalagi, Bawaslu sudah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) bersama aparat penegak hukum, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan TNI.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI itu melalui pesan singkatnya kepada PojokSatu.id di Jakarta, Kamis (15/10/2020).

“Bawaslu sudah punya Pokja bersama APH, Satgas COVID-19, dan TNI,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, pihak penyelenggara harus memberikan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, sebagamana yang tertuang di dalam Undangan-Undang.

“Kedepannya kalau ada yang melanggar, jangan hanya peringatan dan teguran. Namun, hentikan, bubarkan, dan berikan sanksi tegas sesuai aturan UU,” jelasnya.

Hal itu dikatakan Zulfikar terkait data Bawaslu yang menyebutkan bahwa dari 256 Kabupaten/Kota yang menggelar pertemuan tatap muka dalam kampanye di Pilkada 2020 ditemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

Oleh karena itu, lanjut anak buah Airlangga Hartarto ini pentingnya terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan, seperti memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan.

“Bawaslu lebih giat menggerakkan semua stekholder sosialisasi protokol kesehatan 3 M,” tuturnya.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena seluruh stakeholder sudah komitmen melaksanakan Pilkada 2020 dengan semangat dan perilaku yang menyelamatkan semua pihak.

Ia mengatakan, efektivitas keberadaan Pokja tersebut sudah baik.

Namun, sambung Zulfikar, harus lebih ditingkatkan misalnya dengan meningkatkan operasi penyadaran dan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

“Kinerja Pokja sudah efektif, tinggal lebih ditingkatkan. Operasi penyadaran dan penegakan harus terus dilakukan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Selain itu, tambah Zulfikar, KPU harus terus melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pasangan calon kepala daerah, partai politik, serta tim sukses untuk benar-benar sadar menerapkan protokol kesehatan.

(Muf/Adv)

Loading...