7 Pernyataan Sikap Forum Rektor Indonesia soal UU Cipta Kerja, Nomor 3 Khusus untuk DPR dan Pemerintah

Demo buruh tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Foto Indopos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Polemik yang ditimbulkan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat sorotan Forum Rektor Indonesia (FRI).


Ada tujuh pernyataan sikap FRI yang ditandatangani Ketua Prof Dr Arif Satria dan Wakil Ketua Dr HM Nasrullah Yusuf SE MBA.

Prof Arif mengaku, FRI bisa memahami lahirnya RUU Cipta Kerja karena dorongan investasi untuk penyediaan lapangan kerja dapat menjadi solusi atas masalah bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang per tahun dan adanya sekitar 5 juta pengangguran baru.

“Upaya mendorong investasi ini perlu diikuti dengan penyederhanaan perizinan,” tutur Prof Arif dalam pernyataan sikap FRI tertanggal 10 Oktober 2020.


RUU Cipta Kerja ini juga diperlukan untuk penguatan dan kepastian hukum.

Sekaliuhs menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan rakyat, dan kedaulatan bangsa dalam berbagai aspek.

Persoalannya, kata Arif, jumlah peraturan perundangan yang diintegrasikan menjadi satu RUU Cipta Kerja cukup banyak.

Sehingga menimbulkan kompleksitas tersendiri baik dari segi substansi maupun dari segi hukum.

Seyogyanya, upaya tersebut dilaksanakan dengan lebih hati-hati dengan memperluas partisipasi publik.

Serta melibatkan lebih banyak ahli dan dilakukan dalam waktu yang tepat.