Pernyataan Puan Maharani Ini Ditujukan untuk Mereka yang tidak Puas dengan Pengesahan RUU Cipta Kerja

Ketua DPR RI Puan Maharani

Diakuinya, bahwa UU Cipta Kerja memang masih dianggap belum sempurna oleh sebagaian pihak.


Bila demikian, sebagai negara hukum, terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan UU Cipta Kerja.

Yakni melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dia memastikan DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan.

“Dan akan memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut, enam fraksi menyepakati Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU.

Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja dengan catatan.

Sedangkan Fraksi Demokrat dan PKS tegas menolak.

Bahkan, Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari rapat paripurna tersebut.

Legislator Partai Demokrat di DPR RI, Benny K Harman menyatakan, keputusan tersebut diambil lantaran alasan teknis dan substantif.

Ia menyatakan, dalam mekanisme musyawarah seharusnya dilakukan jika semua anggota fraksi setuju.

Jika ada yang tidak setuju, maka harus dilakukan lobi untuk menyamakan pandangan.