DPR kok Diam-diam Bahas RUU Cipta Kerja di Hari Libur di Hotel Serpong? Pindah Tempat Mendadak

Aksi buruh tolak RUU Omnibus Law. RMCO

Antara lain karyawan kontrak dan outsourcing tanpa batasan, upah satuan waktu (yang membuat UMP tidak efektif), pengurangan komponen pesangon, penghapusan pidana ketenagakerjaan, jam kerja eksploitatif, dan penghilangan hak-hak cuti.


“Dengan kondisi seperti itu, buruh kehilangan daya tawar karena mudah di-PHK. Buruh susah berserikat. Alhasil, kondisi kerja akan semakin buruk dan menindas,” imbuhnya.

Hal tersebut juga, tambah Ilhamsyah, akan berdampak kepada penurunan upah dan akan semakin memperburuk kondisi ekonomi makro Indonesia.


Sebab, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih 50 persen komponen PDB akan semakin terjerembab.

“Ini justru memperburuk dampak COVID-19 di ekonomi nasional, Terlebih, persoalan ketenagakerjaan bukanlah penghambat utama investasi, melainkan persoalan korupsi,” tandasnya.

(muf/pojoksatu)