Angkat Tim Mawar, Presiden Jokowi Melanggar Undang-Undang

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Gerindra di Istana Negara usai menggelar pertemuan tertutup. Foto ist
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Gerindra di Istana Negara usai menggelar pertemuan tertutup. Foto ist

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dinilai telah keluar dari jalur agenda reformasi lantaran mengangkat dua eks anggota Tim Mawar sebegai anak buah Prabowo Subianto.

Keputusan Jokowi yang menyetujui sodoran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu pun menuai kecaman dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Dua nama dimaksud adalah Brigjen TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Demikian disampaikan anggota Kontras, Andi Muhammad Rezaldy dalam siaran telekonference, Minggu (27/9/2020).

“Kebijakan ini menguatkan keyakinan kami bahwa Pemerintahan Joko Widodo sedang keluar jalur dari agenda reformasi dan mengenyampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam membuat keputusan,” ujarnya.

KontraS juga menilai, pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar itu tak sejalan dengan Pasal 5 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, pengangkatan keduanya juga akan mempersulit proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Atas dasar itu, Kontras meminta kepada Presiden Jokowi mencabut Keppres pengangkatan keduanya.

“Mencabut Keppres pengangkatan Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan,” tegasnya.

Loading...