Pilkada Tetap Berlangsung, Pengamat Politik: Pejabat Indonesia Lucu-lucu, Udah Tau Virus Makin Merebak

Ilustrasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Foto Antara
Ilustrasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Foto Antara

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pengamat politik Pangi Syarwi Cinago menyayangkan sikap pemerintah yang masih ngotot melaksanakan Pilkada serentak 2020.

Padahal, sudah banyak suara institusi, pakar dan tokoh meminta pilkada ditunda, mulai PBNU, Muhammadiyah, DPD RI hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun, penyelenggara Pilkada, KPU, DPR dan Kemendagri tetap bersikukuh menyelenggarakan Pilkada serentak Desember mendatang.

Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

“Memang lucu tingkah elite atau pejabat kita, virus carona kembali merebak, malah mengatakan Pilkada makin sulit untuk ditunda,” ujarnya.

Kemudian, Pengamat Politik kelahiran Sumatera Barat itu membandingkan dengan Slandia baru yang berani menunda Pilkada dan Pilpres demi melindungi nyawa rakyatnya.

“Itu lah menggapa saya mengatakan sebuah lelucon politik,” tandasnya.

Lalu, lanjut Pangi, alasan pemerintah tak menunda Pilkada lantaran khawatir dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada bulan Februari 2021.

“itu artinya akan ada sekitar 240 kepala daerah plt, apa betul plt kepala daerah di masa krisis kurang tepat? dalam hal ini dinggap menguntungkan kemendagri yang menunjuk plt kepala daerah, di masa krisis, dan plt tak bisa mengambil keputusan atau kebijakan strategis,” jelasnya.

Menurutnya Pangi, terkait dengan hal tersebut, solusinya masih banyak tak bisa berdalih hanya karena masah jabatan.

Selain itu, DPRD dan Gubenur atau Presiden juga bisa menunjuk plt walikota atau Bupati.

“Masih banyak pola-pola lainnya, asal punya itikad baik, selalu ada jalan dan kemudahan,” ucap Dosen Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta UIN itu.

Kendati begitu, kata Pangi, jangan sampai menjadikan rakyat sebagai tumbal demokrasi, dengan dalih menyelamatkan demokrasi, sementara rakyat jadi korba, ini jelas nggak lu

“Banyak sudah regulasi/aturan main, himbauan agar tidak boleh ada kerumunan, ngak boleh ada arak-arakan, ngak boleh ada pengumpulan massa, ngak boleh ada konser, dibatasi jumlah acara face to face yang mengumpulkan warga,” tuturnya.

Namun, tambah Pangi, regulasi atau undang-undang, hanya indah di kata-kata naskah teks, prakteknya dengan penegakan sangsinya berujung pada kompromi dan nego politik.

“Buktinya banyak calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan ketika pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU,” tegasnya.

“Bagaimana kalau nanti yang melanggar ditemukan anak presiden dan menantu presiden yang kebetulan ikut dalam kontestasi elektoral pilkada, apakah berani menindak dan memberikan sangsi? Lagi-lagi ujungnya kompromi politik,” pungkasnya

(Muf/Pojoksatu)

Loading...