Pengamat: Pilkada 2020 Lebih Baik Ditunda, Dananya untuk Masyarakat Kena Dampak Covid-19

Ilustrasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Foto Antara
Ilustrasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Foto Antara

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pengamat Politik Gde Sirana Yusuf meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Pasalnya, pesta demokrasi tingkat daerah itu dikhawatirkan dapat menimbulkan kluster baru penularan Covid-19.

Terlebih lagi, tercatat ada 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada sudah masuk zona merah, tentu membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah

Demikian disampaikan oleh Komite Politik sekaligus Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Ia mengatakan, lebih baik pemerintah alihkan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 ke masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Mungkin anggaran dan money politic Pilkada mengalir ke daerah dapat mengisi dapur-dapur di daerah yang sudah gak ngebul,” ujarnya.

Ia menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi corona bukanlah merupakan kebijakan yang dapat merubah tempat zona merah.

“Tapi Pilkada bukan kebijakan yang dapat menghijaukan zona merah,” jelasnya.

Selain itu, Gde juga menyoroti mengenai kebijakan KPU yang mengijinkan peserta Pilkada 2020 menggelar konser saat memasuki tahap kampenye.

Namun, lanjut Gde, kebijakan tersebut ditolak oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berusaha untuk menjaga konsistensi kebijakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

“Saya melihat Gubernur Jateng brupaya menjaga konsistensi kebijakan. Sementara KPU, DPR RI & pemerintah pusat melihat Pilkada seperti business as usual,” tuturnya.

“Padahal krisis Covid tak akan cepat selesai jika pemimpinnya bekerja as usual atau biasa. Perlu totalitas agar aura sedang pandemi keluar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga tahun 2021.

Pasalnya, Pilkada serentak yang semakin menunjukkan kekhawatiran akibat pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali.

“Pelaksanaan Pilkada yang sudah mengakhiri tahapan pendaftaran calon dan memasuki masa kampanye untuk ditunda dengan pertimbangan utama bahwa akan menimbulkan kluster baru Covid-19 yakni kluster Pilkada,” ujarnya kepada Pojoksatu di Jakarta, Sabtu (12/9/).

(Muf/Pojoksatu)

Loading...