Dampingi Pemerintah Pusat, Jawa Barat Bentuk Tim Khusus dan Rencana Aksi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rakor dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah gubernur melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan Bandung, Kamis (17/9/20). (Foto: Humas Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rakor dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah gubernur melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan Bandung, Kamis (17/9/20). (Foto: Humas Pemprov Jabar)

POJOKSATU.id, Kota Bandung – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jawa Barat telah menyiapkan tim khusus dan rencana aksi guna mendampingi Pemerintah Pusat menyelesaikan tiga pekerjaan.

Ketiga pekerjaan fokus menurunkan kasus penularan, meningkatkan angka kesembuhan (recovery rate), menekan angka kematian (mortality rate).

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi antara Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua GTPP Jabar Ridwan Kamil, Menko Kemaritiman dan Investasi, serta sejumlah gubernur melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan Bandung, Kamis (17/9/20).

“Kami sudah susun tim lama yang direorganisasi dan draft action plan untuk tiga tujuan yaitu menurunkan kasus positif, peningkatan recovery rate yang per hari ini di angka 54 persen, serta memperkuat penurunan mortality rate yang sebenarnya sudah di bawah rata-rata yaitu 2 persen,” ujarnya.

Langkah pertama, GTPP Jabar akan menggencarkan operasi yustisi di dua zona yaitu Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan zona pilkada serentak (Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Kota Depok).

Kang Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil– mengatakan, Bodebek menyumbangkan 70 persen kasus di Jabar. Sementara klaster pilkada sebisa mungkin harus dihindari terlebih saat memasuki masa kampanye.

“Persiapan operasi yustisi yang kami bagi dua yaitu di zona Bodebek yang memang menyumbang kasus keterpaparan terbanyak dan di zona pilkada di delapan daerah karena kami tidak ingin terjadi klaster pilkada,” kata Kang Emil.

Loading...