MA Gelar Sidang Pidana secara Online, Begini Respon Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota DPR RI Frakasi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengaku tak mempermasalahkan rencana Mahkamah Agung (MA) mempermanenkan sidang online atau virtual.

Hal tersebut dilakukan lantaran masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Menurut Wihadi, mempermanenkan sidang pidana online harus di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


UU tersebut, lanjutnya, sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2020-2024.

“Kalau kita bicara aturan ini, nanti dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kita kan masukan suatu yang baru,” ujarnya.

“Nanti dibahas, drafnya belum ada. Ini menjadi satu hal pemikiran kita untuk dimasukan ke dalam KUHAP bahwa aturan sidang virtual mesti di atur secara keseluruhan mekanismenya seperti apa,” sambungnya.

Anak buah Prabowo Subianto ini juga berpandangan kualitas sidang online sama dengan sidang tata muka.

Wihadi juga mengungkapkan kenapa sidang online harus digelar selama pandemi.

Menurutnya, masa tahanan itu ada waktunya. Kalau semuanya dalam situasi Covid tidak bisa sidang secara fisik.