Panas DKI dan Pusat Gara-Gara PSBB, MPR Ungkap Risikonya Hadapi Covid-19

Ilustrasi hasil rapid tes Covid-19. Foto JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA – Silang pendapat antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya tidak perlu terjadi dalam menangani virus corona baru (Covid-19) yang masih mewabah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid dalam merespons usulan pemerintah pusat mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mikro untuk kabupaten/provinsi.

Di sisi lain, Pemprov DKI akan menerapkan kebijakan PSBB total pada 14 September mendatang untuk menekan angka Covid-19 yang masih tinggi di DKI.

“Penting sekali komunikasi dan koordinasi (pemerintah) pusat-daerah, agar tidak terkesan sendiri dalam menangani Covid,” kata Jazilul, Jumat (11/9).


Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap pemerintah pusat dan daerah menyamakan persepsi untuk membuat kebijakan supaya tidak membuat bingung masyarakat.

“Saya berharap kebijakan pemerintah pusat-daerah berjalan sinkron dan terkoordinasi agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, utamanya pelaku ekonomi,” ucapnya.

“Mencegah Covid-19 itu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tutupnya.

(sta/rmol/pojoksatu)