Ini Deretan Alasan Puan Maharani harus Minta Maaf kepada Masyarakat Sumbar

Puan Maharani

Namun, kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini, posisi Puan tidak hanya sebagai Ketua DPP PDIP.


Cucu Proklamator RI itu juga menyandang jabatan sebagai Ketua DPR RI.

Ditambah, saat melontarkan ucapan itu, ditayangkan secara terbuka melalui daring, sehingga menjadi konsumsi publik.


“Jadi, masalahnya Puan juga punya jabatan melekat sebagai Ketua DPR,” ulas pria yang akra disapa Hensat ini.

“Nah, kalau sebagai Ketua DPR, pernyataan Puan kepada sumbar itu fatal,” tegas dia.

Menurut Hendri, kesan yang kemudian muncul, Puan seakan mengkotak-kotakkan, seakan tidak percaya bahwa Sumatera Barat sudah Pancasila.

Padahal, bukan cuma banyak tokoh perjuangan yang berasal dari Minang, tetapi Sumatera Barat sendiri hingga kini tidak pernah lepas sebagai bagian dari NKRI.

“Makanya, untuk meluruskan hal ini, saya kira Puan perlu meminta maaf, atau paling tidak memberikan klarifikasi terkait ucapannya,” tandasnya.

Puan Maharani sebelumnya menyampaikan harapan, Sumatera Barat mendukung negara Pancasila, saat menyerahkan dukungan pada pasangan Mulyadi-Ali Mugni dalam Pilkada Sumbar.