Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Dana Siap Pakai Masuk dalam RUU Penanggulangan Bancana

POJOKSATU.id, JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos)Julia Batubara menyampaikan beberapa poin penting dari pemerintah terkait dengan RUU Penanggulangan Bancana.


Menurutnya, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana disepakati diatur dalam Revisi Rancangan Undangan-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana.

Demikian disampaikan oleh Julia Batubara saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Komplek Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2020).

“Namun kami berpendapat tidak perlu mengatur pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai,” ungkapnya.


“Dengan mencantumkan persentase secara spesifik yaitu sebesar paling sedikit 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” sambungnya.

Melainkan, kata dia, cukup diatur dalam kaitannya dengan pengalokasian anggaran negara penanggulangan bencana secara memadai.

“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya mandatory spending yang akan terlalu membebani anggaran negara dan untuk memberikan keleluasaan fiskal,” ujarnya.

Selain itu, Juliari juga menyampaikan usulan dari Pemerintah lainnya kepada DPR Komisi VIII terkait pengaturan mengenai kelembagaan.

“Pemerintah berpendapat cukup besaran dan yang pokok saja khususnya yang terkait dengan fungsi Lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana,” tuturnya.

“Begitu juga terkait dengan penamaan Lembaga Pemerintah berpendapat tidak perlu menyebutkan nama dari Lembaga,” jelasnya.

Kemudian, lanjut menteri berlatar belakang Politisi PDIP itu, Pemerintah juga mengusulkan ketentuan pidana yang diatur dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana.

“Dalam penjatuhan sanksi pidana tidak menerapkan sanksi pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, melainkan yang diterapkan adalah sanksi pidana maksimal,” kata Juliari.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana yang diatur dalam RUU tentang penanggulangan Bencana bukan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa.

Terakhir, tambah Juliari, yakni pengaturan mengenai peran Lembaga usaha dan Lembaga internasional.

Pemerintah harus sepakat untuk diatur dalam RUU ini, sehingga adanya penambahan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana.

“Baik pada saat pra bencana, darurat bencana maupun pasca bencana,” cetusnya.

“Selama ini masyarakat telah berperan aktif membantu Pemerintah dalam hal penanggulangan bencana,” paparnya.

Sebagai contoh, sambung Juliari, peran masyarakat adalah para filantropis yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan masyarakat untuk membantu penanggulangan bencana.

“Serta peran Lembaga sosial, Lembaga keagamaan maupun organisasi sosial. Sehingga peran masyarakat ini perlu diakomodir dalam RUU tentang Penanggulangan bencana ini,” pungkasnya.

(Muf/Pojoksatu)