Pakar Komunikasi Politik: Ada yang Sengaja Seret Pernyataan Puan Maharani ke Polititik Identitas Sempit

Emrus Sihombing
Emrus Sihombing

Karena itu, Emrus mendorong polemik terkait pernyataan Puan ini agar diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana dicirikan oleh Pancasila.


“Bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik,” ujar dia.

Menurutnya, pernyataan Puan yang berlanjut ke ranah hukum pun seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog.

“Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi,” tandasnya.

Pendapat senada sebelumnya juga dilontarkan ahli hukum tata negara Refly Harun.

Menurutnya, objek yang bisa dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik adalah benda hidup, yang punya rasa, punya pikiran, dan harus spesifik.

“Jadi kalau misalnya yang tersinggung adalah masyarakat Sumatera Barat, kan realtif sekali,” ucap Refly Harun, Sabtu (5/9).

Meski tidak mendukung Puan, Refly Harun menganggap bahwa pernyataan anak Megawati Soekarnoputri itu hanya pelanggaran etika politik.

“Secara etik, barangkali meminta Puan Maharani minta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat. Kalau dia tidak mau minta maaf, ya sudah, berarti itulah kualitas pemimpin kita,” kata Refly.

Dengan meminta maaf, kata Refly, masalah Puan seharusnya selesai.

Tapi kalau Puan dilaporkan ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan, itu berlebihan.

“Menurutnya saya terlalu berlebihan. Apalagi mengatakan bahwa yang terhina adalah masyarakat Sumatera Barat, tapi diwakili beberapa gelintir saja atau diwakili oleh satu organisasi saja,” ujar Refly.

Loading...