Panas, MA Bantah Kejagung soal Permintaan Fatwa Perkara Djoko Tjandra dalam Suap Jaksa Pinangki

Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat petugas. Foto JawaPos.com

Akan tetapi, fatwa itu harus diberikan kepada institusi aparat penegak hukum atau lembaga negara.

“Jadi, tentu ada surat permintaan resmi dari lembaga atau instansi yang berkepentingan kepada MA,” jelasnya.

Dalam mengeluarkan fatwa hukum atau pendapat hukum, terangnya, MA tidak bisa sembarangan.

“Apakah itu namanya fatwa ataukah pendapat hukum. Tegasnya, kami tidak pernah menerima surat permintaan fatwa dari siapapun terkait perkara Djoko Tjandra,” tegas Andi.


Sebelumnya, Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Hari Setiyono di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

“Baru saja selesai gelar perkara maka pada hari ini penyidik menetapkan lagi satu orang tersangka dengan inisial JST (Joko Soegiarto Tjandra),” ujarnya.

Hari menyampaikan, setelah melakukan pengembangan terkait dugaan penerimaan suap terhadap jaksa Pinangki.

Kejagung menduga suap tersebut berkaitan untuk pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

“Perkembangan di dalam penyidikan yang selama ini berangkat dari informasi kejadian terkait dengan permohonan PK tapi ternyata dalam perkembangan penyidikan, khusus terhadap oknum jaksa PSM ada juga perbuatan yang diduga dalam kaitan mengurus fatwa, oleh karena itulah hasil perkembangan,” kata Hari.