Balasan GP Ansor Pasuruan untuk Advokat Muslim soal HTI dan Khilafah, Keras

Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI, Chandra Purna Irawan

Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih tegas dan segera membuat UU yang mengatur sanksi tegas bagi seluruh aktivitas HIT dn penyebaran ideologi khilafahnya.

“Makanya saya kemarin juga ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya eksekutif, legislatif, supaya membuat undang-undang yang jelas tentang sanksinya (bagi aktivitas HTI),” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI, Chandra Purna Irawan menyatakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan organisasi terlarang.

“Organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia bukan ormas terlarang menurut hukum,” katanya.


Ia beralasan, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakannya HTI sebagai organisasi terlarang.

HTI, katanya, hanya dicabut status badan hukum perkumpulan atau BHP-nya.

Kedua, Chandra mengutip pendapat Prof Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan bahwa kegiatan yang dihentikan melalui SK Menteri dan Putusan Pengadilan TUN adalah kegiatan HTI sebagai lembaga perkumpulan HTI.

Bukan penghentian kegiatan dakwah individu anggota dan/atau pengurus HTI.

“Ketiga, ajaran Islam khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang,” tegas advokat yang juga ketua LBH Pelita Umat ini.

Hal itu menurutnya jelas, baik dalam surat keputusan TUN, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966.