Joker Ditangkap, ICW Singgung Polri, Kejagung dan KPK

Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Polri dengan pengawalan ketat petugas. Foto JawaPos.com

Itu terkait penggunaan surat palsu untuk kepentingan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasa 263 ayat (2) KUHP.

Kurnia menyebut, poin ini merujuk pada tindakan yang bersangkutan saat menggunakan surat jalan dari Polri agar bisa melarikan diri.

ICW juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

“Untuk dapat menangani dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Djoko Tjandra atau pun advokatnya serta dugaan obstruction of justice,” tekan dia.


Pujian yang sama juga datang dari Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry.

Herman menilai, penangkapan Djoko Tjandra itu menjadi bukti bahwa negara tak kalah dengan kejahatan kerah putih.

“Saya melihat bahwa Kabareskrim sejak awal sangat responsif dan tidak pandang bulu dalam mengusut kasus ini,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Menurutnya, Bareskrim beserta jajarannya tak pandang bulu menindak pelaku tindak kejahatan, termasuk koruptor kelas kakap tersebut.

“Angkat topi untuk Kabareskrim (Komjen Listyo Sigit Prabowo) dan jajaran yang telah membuktikan bahwa negara tidak kalah oleh seorang Djoko Tjandra,” katanya.

Politikus PDIP itu menyebut, penangkapan Djoko sekaligus menjawab keraguan warga Indonesia atas kasus buronan negara yang menjerat tiga petinggi Polri itu.