Kata Mabes Polri, Brigjen Prasetijo Ngakunya cuma Mau Nolong Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Utomo

Kedua, Prasetijo juga dijerat karena membantu orang yang dirampas kemerdekaannya atau dengan arti lain melindungi buronan Djoko Tjandra sebagaimana dalam pasal 426 KUHP.


Kemudian, konstruksi pasal lain yang menjerat tersangka ialah pasal 221 ayat 1 KUHP di mana Brigjen PU telah menghalangi penyidikan.

Dengan demikian, hasil kesimpulan gelar perkara telah menetapkan Brigjen PU dengan sangkaan pasal 263 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 kesatu huruf e, pasal 221 ayat 1 KUHP dan atau pasal 426 KUHP.


“Dengan ancaman maksimal enam tahun,” ujar Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Selasa (28/7).

Kendati demikian, tidak berarti bahwa jendral bintang satu itu bisa langsung dipecat dari Polri.

Sigit menjelaskan, sampai saat ini, Polri belum memberikan sanksi pemecatan terhadap Prasetijo.

Kendati demikian, jendral bintang tiga ini menegaskan bahwa proses penyidikan terkait kode etik masih berjalan.

“Terkait proses kode etik saat ini masih berproses,” jelasnya.

Karena itu, Sigit enggan berkomentar lebih jauh lagi terkait kemungkinan pemecatan terhadap Prasetijo.

“Nanti kita tunggu saja karena itu harus melalui mekanisme sidang gelar kode etik di Propam,” sambungnya.

Akan tetapi, jika dipecat sekalipun, itu masih harus menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Biasanya setelah inkrah (keputusan tetap pengadilan),” terangnya.