Fahri Hamzah: Mas Menteri Ciptakan Kesenjangan Tanoto dan Orang Desa

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
Fahri Hamzah

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, turut menyoroti Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).


Menurut Fahri, seharusnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim fokus pada infrastruktur pendidikan.

Fahri menilai, POP yang digagas Kemdikbud justru semakin menciptakan kesenjangan antara Tanoto dan orang desa.


“Sejak awal dalam program 100 hari kabinet, saya usulkan mas menteri fokus di investasi infrastruktur pendidikan demi pemerataan. Sebab itu yang nyata,” kata Fahri melalui akun Twitternya, Kamis (30/7/2020).

“Sementara program seperti POP (Program Organisasi Penggerak) itu semakin menciptakan kesenjangan: antara Tanoto dan Orang Desa,” tambahnya.

Fahri mengatakan, Nadiem Makarim memiliki pengalaman membangun infrastruktur digital untuk tukang ojek. Seharusnya Nadiem juga membangun infrastruktur pendidikan.

“Mas menteri punya jejak sukses bikin infratruktur digital bagi tukang ojek, mengapa tidak diteruskan dengan infrastruktur digital bagi pendidikan rakyat?,” tambah Fahri.

Fahri menyebut anggaran pendidikan sangat besar. Setiap tahun dianggarkan 20 persen dari APBN. Dana sebesar itu seharusnya dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dengan membangunan infrstruktur digital pendidikan.

“Dana kementrian pendidikan adalah yg terbesar dan mandatori konstitusi kita 20% APBN tiap tahun. Ayo Mas Menteri Kita Bisa!,” tandas Fahri Hamzah.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makariem memberikan klarifikasi seputar tujuan dibentuknya organisasi penggerak yang berujung pada mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI dari program kemitraan tersebut.

Menurut Nadiem, POP merupakan program kemitraan yang bertujuan untuk menemukan inovasi-inovasi dari organisasi penggerak pendidikan perihal pendidikan yang bisa dipelajari serta diterapkan dalam skala nasional.

Nadiem berterima kasih dan meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Ia meminta kesediaan ketiga organisasi tersebut untuk terus memberikan bimbingan dalam pelaksanaan program POP kemendikbud.

(one/pojoksatu)