DPR Urung RDP Bahas Kasus Djoko Tjandra, RUU Cipta kerja Lebih Penting

Anggota Komisi III DPR RI, Rahmat Muhajirin

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) kasus Djoko Tjandra antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung, Kemenkumham dan Polri ditunda.

Sedianya, RDP yang khusus membahas kasus terkait buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu digelar pada Selasa (22/7) kemarin.

Itu setelah tidak mendapat tandatangan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamdudin.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) Rahmat Muhajirin menyatakan, penundaan RDP itu dikarenakan ada hal lain yang lebih penting dibahas.


Yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja sangat dibutuhkan semua masyarakat guna menanggulangi dampak Covid-19.

“RUU ini sangat dibutuhkan untuk menanggulangi dampak Covid-19,” tutunya, Kamis (23/7/2020).

Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan, penundaan itu juga sudah sesuai dengan aturan yang berlalu.

“Terkait dengan penundaan, itu sudah sesuai dengan peraturan tata tertib (Tatib) DPR dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3),” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, saat ini terdapat 37 RUU masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Sementara itu, lanjutnya, RUU yang sudah masuk ke tahap pembahasan tingkat I baru ada 10 RUU.