PKS Sebut Perubahan RUU HIP Jadi BPIP Melanggar Prosedur Hukum, Ini Alasannya


POJOKSATU.id, JAKARTA- Perubahan nama Rancangan Undangan-Undang Halua Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masih menuai protes dari berbagai pihak.

Salah satunya, Anggota Komisi VIII Yusuf Bukhori meminta RUU tersebut untuk ditarik dari Program Legislasi Nasional (Poroglenas) prioritas karena memuat pasalnya-pasal kontoversial.

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR seharusnya tidak terlalu memaksan diri dengan merubah nama judul RRU tersebut.

“Apalagi, perubahan yang diajukan pemerintah tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Bukhori saat dihubungi Pojoksatu, Jakarta, Rabu (18/7/2020).

Politikus Fraksi PKS ini mengatakan, perubahan RUU HIP jadi BPIP dinilai cacat hukum karena melanggar prosedur yang sudah ditetapkan.

“Seharusnya, jika ingin mengganti, maka dicabut dulu RUU HIP-nya kemudian mulai lagi dari awal prosesnya sebagaimana sudah diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Undang-Undang,” saran Bukhori.

“Jika tidak, maka otomatis RUU ini melanggar prosedur hukum” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah bersama DPR resmi mengubah pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perubahan terjadi usai pihak pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, menemui pimpinan DPR guna menyampaikan sikap pemerintah terkait RUU HIP.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah, berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP.

“Yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Konsep yang diajukan pemerintah, kata Puan berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari tujuh bab dan 17 pasal. Hal itu berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal.

(Muf/pojoksatu)