Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Giliran Polri Serang Kejagung, Saling Umbar ‘Borok’

KTP Djoko Tjandra. Foto detik.com

POJOKSATU.id, JAKARTA – Setelah Kejaksaan Agung yang menimpakan kesalahan pencabutan red notice interpol Djoko Tjandra, kini giliran Mabes Polri balik ‘menyerang’.


Sebelumnya, Kejagung menuding bahwa pencabutan red notice buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu merupakan tanggung jawab Polri.

Dengan pencabutan red notice itu, Djoko Tjandra akhirnya bebas keluar masuk Indonesia.

Bahkan, Djoko bisa bebas membuat e-KTP, paspor serta mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


“Karena Interpolnya kan ada di Polri, koordinator Interpol di Indonesia itu kan adanya di Polri,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung RI, Senin (13/7/2020).

“Jadi yang cabut red notice ya dia (Polri) yang memiliki hubungan dengan Interpol di Indonesia,” tegasnya.

Namun, berdasarkan salinan curat yang didapat redaksi PojokSatu.id, pencabutan red notice Djoko Tjandra itu disebabkan akibat keteledoran Kejagung sendiri.

Itu sebagaimana tertuang dalam surat nomor: B/186/V/2020/NCB-Div HI tertanggal 5 Mei 2020 yang ditujukan untuk Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.

Ada dua surat yang menjadi rujukan penerbitan surat tersebut.