ICMI: Pemerintah dan DPR Jangan Maksain Diri

Anton Tabah
Anton Tabah

POJOKSATU.ID, JAKARTA- DPR dan Pemerintah bersepakat mengganti nama Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Tak hanya diganti, RUU tersebut juga dihentikan pembahasannya dalam kurun waktu yang belum ditentukan, karena pasalnya-pasalnya memicu kontroversi.

Menurut Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah, meski nama RUU tersebut dirubah rakyat tetap akan menolak.

Demikian disampaikan oleh Anton, lewat pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Ia mengatakan, RUU BPIP terus akan jadi polemik di tengah masyarakat, karena Pancasila sudah menjadi pedoman yang mutlak bagi bangsa Indonesia.

“Rakyat akan tetap menolak, dan melawan,” Ujar Anton

“Jadi Pemerintah dan DPR nggak usah memaksakan diri membahas RUU itu, karena akan buang-buang energi,” lanjutnya.

Anton pun menyarankan kepada pemerintah dan DPR lebih baik fokus bangun bangsa. Karena perekonomian nasional sekarang lagi gonjang ganjing karena dampak Covid-19.

Sementara itu, pengamat politik Indonesia Political Review, Ujang Komarudin sepakat dengan perubahan RUU BPIP itu.

Akan tetapi, Ujang menekankan bahwa perubahan itu bukan hanya pada namanya saja.

Menurutnya, yang paling terpenting dalam RUU tersebut adalah merevisi pasal-pasalnya yang dinilai kontroversial.

“Merubah judul menjadi BPIP, tetapi tak merubah isi pasal-pasalnya sama juga bohong,” ujar Ujang.

Perubahan menyeluruh itu, sambungnya, agar RUU BPIP tidak lagi memicu kontroversi di tengah masyarakat.

“Jadi rubah judul. Rubah juga pasalnya. Jadi terintegrasi antara merubah judul dengan merubah isi dalam pasal-pasalnya,” lanjutnya.

Kendati demikian, tambah dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia ini, semua elemen masyarakat harus tetap mengawasi RUU HIP yang diubah menjadi RUU BPIP.

“Jangan sampai ada modus hanya merubah judul, tapi tak merubah isi pasalnya-pasalnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah bersama DPR resmi mengubah pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perubahan terjadi usai pihak pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, menemui pimpinan DPR guna menyampaikan sikap pemerintah terkait RUU HIP.

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah, berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP.

“Yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Konsep yang diajukan pemerintah, kata Puan berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari tujuh bab dan 17 pasal. Hal itu berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal.

“Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” tuturnya.

Selain itu, dalam konsideran pemerintah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme. Bukan seperti RUU HIP.

Karenanya, Puan mengajak elemen masyarakat yang menolak RUU HIP, tak perlu khawatir lagi terhadap pembahasan RUU BPIP.

(Muf/Pojoksatu)