PKS Tak Setuju Aspek Sosial Budaya tidak Dimasukan RUU Ciptaker

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Yusuf Bukhori. Foto: Mufit/PojokSatu.id

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Yusuf Bukhori meminta pemerintah memprioritaskan aspek sosial budaya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).


Pasalnya, hal tersebut merupakan yang urgent untuk melindungi perilaku negatif anak bangsa di tengah kemajuan era teknologi yang semakin pesat.

Demikian disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu saat dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Menurutnya, aspek sosial budaya dimasukkan dalam komponen penilaian tingkat bahaya bagi perizinan berusaha berbasis risiko di Pasal 8 ayat (3) RUU Cipta Kerja.


“Apabila aspek sosial budaya tidak dimasukkan, jelas ini akan bertentangan dengan ruh dan maksud Pembukaan UUD 1945,” tegasnya.

Ia menjelaskan, dalam aspek sosial budaya mengandung agama, etika, dan perilaku yang menjadi nilai dasar bagi pertahanan bangsa.

“Saya berikan contoh, bidang usaha terkait industri perfilman, website, aplikasi, dan bisnis digital lainnya, ini bisa mempengaruhi hal negatif,” sambung Bukhori.

Anak buah Sohibul Iman ini pun menyarankan agar pemerintah tidak hanya memprioritaskan aspek meteril semata.

“Seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya sebagai aspek penilaian tingkat bahaya bagi perizinan berusaha berbasis risiko,” tuturnya.

“Oleh karena itu, kami fraksi PKS mendesak pemerintah agar ditambahkan aspek sosial budaya,” imbuh Bukhori.

(muf/pojoksatu)