Yang Ngarep Jokowi Lengser Gegara Gugatan Pilpres Rachmawati di MA Pasti Nyesek Dengar Penjelasan Profesor Asep

Jokowi-Ma'ruf ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU, Minggu (30/6/2019). Foto Jawa Pos, pelantikan presiden
Jokowi-Ma'ruf

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gugatan Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU (PKPU) 5/2019 oleh Rachmawati yang dikabulkan Mahkamah Agung tidak akan membuat Jokowi-Ma’ruf lengser.

Sebaliknya, putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Jokow-Maruf di Pilpres 2019 lalu tetap sah.

Demikian ditegaskan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf.

Asep Warlan menjelaskan, secara rinci peraturan perundang-undangan yang jadi acuan kemenangan pasangan capres-cawapres adalh pasal 6A ayat 3 UUD 1945.


Ketentuan ini mengatur mengenai syarat minimal perolehan suara bagi pasangan capres dan cawapres bisa dinyatakan menang.

Yaitu memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara nasional dengan sedikitnya mengantongi 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

“Itu tidak diatur bagaimana kalau dua pasang gitu ya. Kalau kurang dari itu baru melakukan pemilihan kembali,” ujar Asep Warlan kepada RMOL, Rabu (8/7/2020).

Kemudian, kata Asep Warlan, muncul pasal 159 ayat 1 UU 42/2007 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak berlaku untuk paslon yang hanya terdiri dari 2 pasangan.

“Kemudian terbit UU 7/2017 tentang Pemilu. Nah isi dari pasal tentang itu kan ada di pasal 416 di UU 7/2017 isinya persis sama dengan apa yang tercantum dalam pasal 6A UUD 1945, dia tidak merujuk pada putusan MK, tapi langsung mengutip Pasal 6A itu masih sama,” jelasnya.