Panas Data Covid-19 Tidak Sinkron, Pemprov Jatim Balas Pemkot Surabaya: Dapat dari Dinas Kesehatan

Sekdaprov Jawa Timur, Heru Tjahjono
Sekdaprov Jawa Timur, Heru Tjahjono

Berdasarkan penelusuran dan validasi, pedagang tersebut memang tinggal di Sidoarjo.

Akan tetapi, berdasarkan kartu identitasnya, perdagang dimaksud ternyata adalah warga Kabupaten Gresik.

“Jadi dia tinggalnya di Sidoarjo, tapi KTP-nya Gresik,” ungkapnya.

Heru juga menjelaskan, pendataan yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 Jatim selama ini dilakukan berdasarkan data yang tertera dalam KTP pasien.


Sebelumnya, Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengungkap, data terkonfirmasi yang dimiliki Pemprov Jatim kerap tidak sesuai di lapangan.

Ketidaksinkronan data Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur atas kasus positif di Surabaya itu mencapai lebih dari 50 persen.

Bukan hanya sekali, ketidaksinkronan data yang dibuat anak buah Khofifah Indar Parawansa itu bahkan sudah terjadi berkali-kali.

Perempuan yang akrab disapa Fenny ini lantas membeberkan beberapa kali ketidaksinkronan data konfirmasi positif Covid-19 antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

Yakni pada tanggal 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya, setelah dicek di lapangan hanya 80 orang.

Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, namun nyatanya setelah dicek hanya 100.

Kemudian tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya yang setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

Fenny mengungkap, ketidaksinkronan ini didapat setelah pihaknya melalui petugas puskesmas di wilayah masing-masing melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan.