Dewas KPK Syamsuddin Haris Minta Hapuskan Presidential Threshold, Hasil Pileg Nggak Guna Kalau Tetap Ada

Syamsuddin Haris
Syamsuddin Haris

POJOKSATU.id, JAKARTA – Dukungan terkait ditiadakannya ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) kembali bertambah.


Setelah Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie, kali ini dukugan datang dari Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris.

Melalui akun Twitter pribadinya, Syamsuddin Haris menilai, adanya ambang batas Presiden justru tidak sesuai dan menjadi anomali dengan sistem presidensial yang dianut oleh negara demokrasi seperti Indonesia.

Menurut Syamsuddin Haris, ketidaksesuaian itu menjadi alasan pentingnya ambang batas dalam pemilihan presiden ditiadakan.


“Prof Jimly. Ambang batas pencalonan presiden harus ditiadakan karena tidak relevan dan merupakan anomali sistem presidensial,” ujar Syamsuddin Haris, sambil menautkan tweet Jimly Asshiddiqie pada Jumat (12/6).

Dia mengurai, apabila ambang batas Presiden tetap dipaksakan untuk diberlakukan, maka semestinya tidak lagi menggunakan hasil Pemilu Legislatif (Pileg). Melainkan, berbasis pada jumlah partai politik (Parpol) pengusung.

“Jika dipertahankan, mestinya tidak berbasis hasil Pemilu DPR, tapi berbasis jumlah Parpol pengusung. Saya sudah sampaikan ini saat diminta sebagai ahli oleh MK pada 2019,” ujar Syamsuddin Haris.

(sta/pojoksatu)