Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah, PKS: Biar jadi Pelajaran Demokrasi

Politisi PKS Sukamta
Anggota DPR Sukamta pada diskusi Reformasi Partai Politik: Melanjutkan Agenda Reformasi dan Menyelamatkan Demokrasi, Jakarta, Kamis (12/12). Foto: Ricardo/JPNN.com

Bukan pemutusan akses terhadap konten internet tertentu yang disebutnya menyalahi amanat UU ITE Pasal 40.

“Bisa jadi ini juga akibat ketidakjelasan pemutusan akses atau pemblokiran tersebut,” kata politisi asal Yogyakarta ini.

Sayangnya, lanjut dia, hingga kini belum ada aturan jelas tentang pemblokiran dimaksud.

“Pengaturan lebih lanjut soal pemblokiran diamanatkan oleh UU ITE Pasal 40 untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga kini, PP tersebut belum ada,” ungkapnya.


Dia mengaku sempat mendesak pemerintah mengenai PP pemblokiran akses internet disahkan.

BACA: Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah, Dewan Presidium Papua: Terimakasih…

Menurutnya, PP dimaksud cukup mendesak untuk dibuat dan disahkan agar jelas konsep dan batasan-batasannya.

“Tidak cukup hanya dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri. Supaya pemblokiran tidak dilakukan secara liar dan subjektif,” kata Sukamta.

Untuk diketahui, kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terjadi pada saat kerusuhan pecah pada Agustus 2019 lalu.

Selanjutnya, gugatan dilayangkan SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta.

Pihak tergugat yakni Menkominfo Jihnny G Plate dan Presiden Jokowi.