Gara-Gara Blokir Internet di Papua, Pengadilan Vonis Jokowi dan Menkominfo Melanggar Hukum

Presiden Jokowi. Foto Setneg
Presiden Jokowi. Foto Setneg

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang telah melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat divonis melanggar hukum oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Dalam keputusannya itu pihak dua tergugat disebut dalam hal ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden Jokowi.

“Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan melalui telekonferensi seperti dilansir Tempo.co.

Dalam keterangannya, majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457 ribu.

Tak hanya itu, Majelis hakim pun menolak eksepsi para tergugat. Mereka menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

Pemerintah diketahui sebelumnya telah melakukan pemblokiran internet pada Agustus 2019 di Papua. Hal itu dilakukan menyusul kerusuhan terkait aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

(sta/pojoksatu)

Loading...