Divonis Bersalah, Menkominfo Bicara Kebebasan Pendapat dan Ekspresi serta Tanggungjawab

Johny G Plate
Johnny G Plate

Akan tetapi, Johnny menegaskan bahwa tidak ada bukti adanya rapat di Kominfo soal kebijakan pemblokiran internet di Papua.


“Bisa saja terjadi adanya perusakan terhadap infrastrukur telekomunikasi yang berdampak ganguan internet di walayah tersebut,” ujar dia.

Sebaliknya, Johnny menekankan bahwa keputusan itu diambil Presiden Jokowi demi kepentingan negara, termasuk rakyat Papua.

“Kami tentu sangat berharap bahwa selanjutnya kebebasan menyampaikan pendapat dan ekspresi demokrasi melalui ruang siber dapat dilakukan dengan cara yang cerdas, lebih bertanggung jawab dan digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi bangsa kita,” jelas dia.


BACA: Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah, Harus Minta Maaf Sepekan Penuh

Untuk diketahui, kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terjadi pada saat kerusuhan pecah pada Agustus 2019 lalu.

Selanjutnya, gugatan dilayangkan SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta.

Pihak tergugat yakni Menkominfo dan Presiden Jokowi.

Mereka mempersoalkan sikap pemerintah Indonesia yang melakukan pemutusan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat.

Pembatasan akses itu sendiri dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalkan penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.

(jpg/ruh/pojoksatu)