Refly Harun Tegaskan Tidak Mudah Jatuhkan Presiden, Kecuali…

Refly Harun
Refly Harun

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ahli hukum tata negara Refly Harun menegaskan bahwa tidak mudah menjatuhkan presiden. Sebab, ayat-ayat pemberhentian presiden sudah sangat jelas.

Selain itu, ada tiga lembaga yang harus terlibat dalam pemakzulan presiden, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR.

Jika melihat konstelasi politik saat ini, kata Refly, hampir semua partai yang ada di DPR merupakan partai pendukung pemerintah. Karena itu, hampir tidak mungkin DPR memakzulkan presiden.

“Yang di luar pemerintah hanya PKS, kemudian PAN dan Demokrat. Jadi secara hitung-hitungan di atas kertas, tidak mungkin pemberhentian presiden dilakukan,” kata Refly melalui kanal YouTube pribadinya, Selasa (2/6/2020).

Selain itu, kata Refly, pemberhentian presiden juga harus konstitusional. Presiden hanya bisa dijatuhkan jika melakukan pelanggaran hukum berat, melakukan perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat.

Dari fakta politik dan fakta konstitusional tersebut, bisa disimpulkan bahwa saat ini tidak mudah untuk melakukan pemakzulan presiden, kecuali ada gelombang besar seperti yang terjadi pada tahun 1965 dan 1998.

“Kita tidak bisa memprediksi kalau ada gelombang besar misalnya, seperti pada tahun 65, 66, lalu kemudian 98. Itu semua bukan wilayah ilmiah lagi, itu bukan wilayah untuk analisis lagi, tapi itu suatu keadaan yang kita tidak mungkin menilainya sekarang,” kata Refly.

Refly berharap tidak ada lagi presiden Indonesia yang dijatuhkan di tengah jalan.

“Kita memiliki sejarah yang buruk karena kecuali SBY, semua presiden tidak menyelesaikan masa jabatannya yang sempurna,” kata Refly.

Ia menjelaskan, Presiden Soekarno yang berkuasa lama dijatuhkan pada tahun 1967. Kemudian Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1998.

Sementara Presiden Habibie ditolak pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri. Padahal sesungguhnya dia masih memiliki masa jabatan hingga 2003, tapi karena gelombang reformasi memaksa untuk diadakannya pemilu dipercepat dari seharusnya tahun 2002 menjadi 1999.

Selanjutnya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dijatuhkan pada tahun 2001. Sisa masa jabatan Gus Dur dilanjutkan oleh Megawati. Tapi Presiden Megawati tidak terpilih lagi dalam pemilu 2004.

“Nah, baru Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyelesaikan masa jabatannya secara paripurna, yaitu 5 kali dua periode selama 10 tahun,” kata Refly.

“Saya berharap bahwa Presiden Jokowi juga seperti itu, mampu menyelesaikan masa jabatannya walaupun di tengah kritik,” tandas Refly.

(one/pojoksatu)