Anwar Abbas Kecewa Webinar Pemakzulan Presiden, “Jangan Bawa-bawa Nama Muhammadiyah

Anwar Abbas
Anwar Abbas

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas turut memberikan tanggapan terkait dengan webinar nasional bertajuk “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19”.

Webinar nasional itu digelar oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) dan Kolegium Jurist Institute (KJI).

Anwar mengaku tidak keberatan dengan topik diskusi tersebut, tetapi dia tidak ingin nama Muhammadiyah terseret.

“Saya tidak keberatan kalau ada orang atau para pihak bicara dan diskusi tentang menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionslitas pemakzulan presiden di era pandemi covid-19, apalagi di negeri ini kebebasan berbicara dijamin dan dilindungi oleh UU. Tetapi untuk topik yang seperti ini jangan membawa-bawa nama Muhammadiyah,” jelas Anwar, seperti dikutip Pojoksatu.id dari laman .muhammadiyah.or.id, Selasa (2/6).

Karena, lanjut Anwar, topik ini menyangkut hal yang sangat sensitif dan oleh pihak penguasa dan atau para pendukung rezim tentu bisa diartikan bermacam-macam.

Menurut Anwar, hal itu bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

“Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakannya hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah ke depannya akan bisa dijauhi dan dihindari,” tegas Anwar.

Sebelumnya, Mahutama dan KJI menyelenggarakan webinar nasional dengan tema ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19.

Acara itu diikuti sejumlah pembicara, yakni Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, Ketum Mahutama Aidul Fitriciada, Direktur Eksekutif KJI Ahmad Redi, dan guru besar FH Unpad Susi Harijanti.

Acara itu juga diikuti mantan Wakil Menkumham Denny Indrayanan, ahli hukum tata negara, Refli Harun, pengamat hukum Bivitri Susanti, dan pakar Pancasila Suteki.

Dalam acara itu, Din menyatakan pemakzulan presiden bisa dilakukan jika memenuhi syarat seperti dalam pemikiran tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi.

Adapun tiga syarat itu adalah ketiadaan keadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis.

Din mengatakan pemakzulan presiden sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut.

(one/pojoksatu)