Sidang Kasus Suap Wahyu Setiawan Seret Nama Gubernur Papua Barat, Begini Keterlibatannya

Sidang pembacaan dakwaan kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020).
Sidang pembacaan dakwaan kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020). ft/rmol

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sidang kasus suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024, yang mendudukan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan Kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina sebagai terdakwa, digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2020).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu, terungkap bahwa selain menerima uang dari mantan Caleg PDIP Dapil Sumsel 1 Harun Masiku, Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI juga diduga terima hadiah berupa uang dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sebesar Rp500 juta.

“Terdakwa I (Wahyu Setiawan) selaku anggota KPU RI periode 2017-2022 yang menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp 500 juta melalui transfer pada rekening bank, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,” kata Jaksa KPK, Andry Lesmana dalam sidang tersebut.

Pemberian uang ratusan juta itu karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan pada jabatan Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI.


“Atau menurut pemikiran Rosa Muhammad Thamrin Payapo ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa I selaku anggota KPU RI terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025,” kata Jaksa Andry.

Dalam perkara gratifikasi terkait proses seleksi calon anggota KPU Papua Barat ini berawal pada Desember 2019 di mana terdapat agenda seleksi calon anggota KPU daerah Provinsi Papua Barat periode 2020-2025. Dalam rangka proses seleksi tersebut, dibentuk panitia seleksi yang dilantik oleh KPU RI sekitar akhir bulan November 2019 di Jakarta.

Usai acara pelantikan panitia seleksi tersebut, Rosa Muhammad Thamrin Payapo selaku Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat sempat bertemu Wahyu di ruang kerjanya di Kantor KPU RI.

“Pada saat itu Terdakwa I (Wahyu) menyampaikan ‘Bagaimana kesiapan pak Gubernur, ahh cari-cari uang dulu’, yang dipahami oleh Rosa Muhammad Thamrin Payapo bahwa Terdakwa I selaku anggota KPU RI diyakini dapat membantu dalam proses seleksi anggota KPU Provinsi Papua Barat,” jelas Jaksa Andry.

Browser anti blokir Kojop sudah bisa diunduh di Play Store, klik bit.ly/kojop