PSBB Jakarta Diperpanjang sampai 4 Juni, Ini Misi Penting Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ada misi penting yang ingin dicapai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di balik perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta hingga 4 Juni 2020 mendatang.

Anies berharap ini adalah PSBB terakhir dan diharapkan menjadi menjadi fase penentu masa transisi menuju kenormalan baru atau New Normal.

“Perpanjangan ini adalah masa menentukan. Mengapa? Karena bila, di hari-hari ini, penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, maka mulai sesudah tanggal 4, kita bisa melakukan transisi menuju normal baru,” kata Anies dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (25/5/2020).

Namun Anies mengingatkan jika ternyata penambahan kasus Covid-19 justru meningkat, maka bisa jadi akan mengambil langkah untuk kembali ke awal atau memperpanjang PSBB.

“Tetapi, bila hari-hari ke depan angkanya meningkat, karena kita mulai bebas, mulai bepergian, tidak disiplin menggunakan masker, tidak disiplin mencuci tangan, maka ada potensi kita harus memperpanjang seakan mengulang proses yang kita kerjakan kemarin (PSBB). Ini yang sudah kita kerjakan di Jakarta,” terang Anies.

Dalam kesempatan itu, Anies mengapresiasi warga Jakarta dan Bodetabek yang berperan penting sehingga angka pengendalian kasus Covid-19 menunjukkan kemajuan yang signifikan, jika dibandingkan sebelum dan sesudah PSBB.

“Ini adalah kerja dari masyarakat Jakarta dan Bodetabek,” kata Anies.

Menurut Anies, hal yang sudah mulai tampak berdasarkan data tersebut masih perlu diwaspadai.

Tertutama saat ini DKI Jakarta tengah berhadapan dengan situasi musim mudik dan arus balik Idul Fitri, yang berpotensi menyebabkan terjadi lonjakan arus masyarakat memasuki wilayah Ibu Kota.

Guna mengatisipasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM), yang mengatur tentang persyaratan mutlak yang wajib dimiliki bagi warga yang hendak masuk ke wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(fat/pojoksatu)