Tak Selesaikan Utang, Hakim Nyatakan Developer T-Plaza Layak Pailit


POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua majelis hakim Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, Desbenneri Sinaga yang memimpin sidang PKPU antara PT Prima Kencana dengan konsumen menyebut developer Apartemen T-Plaza, Benhil, Jakarta Pusat itu layak pailit jika tidak mampu menyerahkan proposal perdamaian atau membayar utang.

Hakim Desbenneri tersulut emosinya lantaran pihak Prima Kencana, pada saat sidang PKPU tetap, tanggal 18 Mei yang lalu tidak bisa memberi penegasan pasti kapan menyusun rencana perdamaian dengan konsumen.

Hal itu diungkapkan Maria Julianti Situmorang selaku pemohon PKPU sekaligus kuasa hukum kreditur sejumlah tower di apartemen T-Plaza.

“Sikap hakim yang menyebut debitur sebaiknya langsung menyatakan pailit merupakan bentuk kekesalan karena debitur tidak mampu memberi jawaban yang pasti kepada konsumen,” kata Maria Julianti yang akrab dipanggil Rhen Situmorang saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2020).

Majelis hakim akhirnya memberikan PKPU tetap selama 30 hari kepada PT Prima Kencana developer Apartemen T-Plaza, berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas atas hasil Rapat Kreditor pada tanggal 15 Mei 2020, lantaran seluruh kreditur secara aklamasi menyetujui pemberian PKPU tetap kepada PT Prima Kencana.

Pengadilan Niaga Jakpus telah menunjuk tim pengurus untuk PT Prima Kencana yakni, Suhendra Asido Hutabarat, Ellywaty Saragih dan Budi Oloan Hasibuan. PN Jakpus telah menunjuk Acice Sendong sebagai pengawas. Bertindak sebagai Pengurus adalah Suhendra Asido hutabarat, dan Elly Saragih Budi Hasibuan

Menurut Rhen Situmorang, debitur sejak awal memang tidak menunjukan iktikad baik terhadap konsumen hingga perkara ini bergulir di pengadilan.

Kliennya bahkan sempat tidak diakui sebagai konsumen sebelum adanya Putusan PKPU No. 77/Pdt.Sus-PKPU/2020PN.Niaga Jkt.Pst yang menyatakan sebaliknya.

Kuasa hukum lainnya, Agus Setiawan menilai, PT Prima Kencana sejak awal terkesan ingin melepaskan tanggung jawabnya terhadap konsumen Tower A dan Tower C dengan hanya mengakui konsumen Tower B dan D. Adanya putusan PKPU membuat debitur harus mengakui konsumen Tower A dan C.

Tanpa adanya putusan PKPU, ratusan konsumen tidak bisa menikmati unit apartemen T-Plaza yang telah dibeli dari PT Prima Kencana. Agus menyebut, pihaknya masih mengharapkan iktikad baik PT Prima Kencana untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Kami berharap perdamaian dapat tercapai dalam masa PKPU tetap dalam 30 hari kedepan. Perdamaian yang bersifat menyeluruh terhadap seluruh para kreditor PT. Prima Kencana termasuk Klien kami pembeli unit Tower A dan Tower C,” kata Agus.

Selain itu, Agus mengatakan, apartemen T-Plaza yang terdiri dari 5 tower sejatinya dibangun di atas tanah hak pakai seluas 1,6 hektare milik Kementerian PUPR. Atas dasar itu kreditur menyurati Kementerian PUPR mengeluhkan PT Prima Kencana yang tidak menyerahkan unit apartemen tepat waktu.

Pihaknya menyayangkan belum adanya perhatian dari Kementerian PUPR hingga saat ini, padahal selaku instansi pemerintah sepatutnya ikut memberi solusi bukan bersikap lepas tangan.

(dhe/pojoksatu)