DPRD Jabar Nilai Kinerja Gubernur Ridwan Kamil di Tahun 2019 Tidak Memuaskan

DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Sidang Paripurna, Rabu (20/5/2020).
DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Sidang Paripurna, Rabu (20/5/2020).

POJOKSATU.id, Kota Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Laporan Panitia Khusus III yang melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, Rabu (20/5/2020).

Meskipun terjadi kenaikan Angka IPM menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.

Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa.

Ditambah lagi DPRD melihat capaian indeks indikator dari 5 Misi Jawa Barat tidaklah merata. Bahkan ada beberapa Misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi peer besar bagi sdr Gubernur agar kedepan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya.

Tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image, yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program.

Fakta ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serah terhadap Belanja Daerah yang hanya mencapai 91,2% dibanding Tahun 2018 yakni 94,47, artinya hampir 10% dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan.

Sebagian diantaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos Belanja Langsung.

Berdasarkan siaran pers yang diterima Pojoksatu.id disebutkan, “Dari sisi Pendapatan Daerah juga Sdr. Gubernur tak mampu mencapai target, dari 36,12T hanya mampu meraih 36,03T. Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini lah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir. Sdr Gubernur harus mempu menjawab trend penurunan ini sebab jika tak segera ditangani, kami DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi. Sayang sekali Sdr. Gubernur tak mampu mengelola sektor Pariwisata padahal potensi sangat luar biasa. BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional, jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit. Hal ketiga yang mempengaruhi negatifnya postur APBD Tahun 2019 adalah carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang harusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat. Tak terlihat perhatian serius. Kurangnya keberpihakan kebijakan dan anggaran menyebabkan sektor ini seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya tak memuaskan”.

DPRD Jawa Barat selain memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019 juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Sdr. Gubernur. Kami meminta Gubernur membuat Tim Khusus yang diisi pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Ke 42 rekomendasi ini kami bagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Berita Terkini