Demokrat Setuju Perppu Corona tapi Ungkit Penolakan Perppu Era SBY

Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas

Catatan kritis selanjutnya mengenai pasal 27 ayat 2 yang berisi imunitas penyelenggara negara.


Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meminta agar pasal dimaksud ditiadakan.

Penolakan itu sebagaimana pernah dilakukan DPR pada era ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2008.

Kala itu, DPR menolak Perppu 4/2008 tantang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang dinilai memberikan kekebalan hukum pada penyelenggara negara.


“Jika sekarang aturan tersebut diajukan kembali dan disetujui, maka akan menimbulkan inkonsistensi, karena itu FPD memandang pasal 27 sebaiknya tidak perlu ada,” jelasnya.

Sedangkan catatan kritis yang terakhir adalah mengenai kewenangan anggaran negara.

Demokrat tidak ingin Perppu Corona bertentangan dengan UUD 1945 dan hukum konstitusi yang berlaku.

Perubahan APBN, sambungnya, bagaimanapun harus dibahas bersama antara presiden dan DPR RI.

“Mungkin pembahasannya berlangsung sangat singkat, dan semangatnya adalah DPR mendukung inisiatif pemerintah,”

“Namun tetap saja tidak tepat kalau UU diganti oleh peraturan presiden,” ungkapnya.

(rmol/ruh/pojoksatu)