Bupati Boltim Berang Aturan Menteri Kacau Balau

Sehan Salim Landjar

POJOKSATU.id, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar menyoroti aturan menteri yang kacau balau.

Dalam video yang viral di media sosial dan grup WhatsApp, Sehan berang lantaran aturan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berubah-ubah.

Ada tiga menteri yang disoroti Sehan, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Para menteri itu berlagak tidak salah, main rubah-rubah aturan yang bikin kita pusing,” ucap Sehan.


“Seharusnya kan diberikan saja kewenangan (kepada) kita, diawasi oleh KPK, diawasi oleh polisi, diawasi oleh pihak kejaksaan, kita akan libatkan semua,” tambahnya.

BACA: Bupati Boltim Marah, Teriak Menteri Goblok dan Ngeyel, Lihat Videonya

Akibat aturan yang diubah-ubah, bantuan untuk masyarakat miskin jadi terlambat. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi Corona atau Covid-19.

Sehan membeberkan aturan dari kementerian yang berubah-ubah. Awalnya, Kementerian Desa tidak membolehkan Dana Desa digunakan untuk membeli sembako.

Tak lama, Menteri Dalam Negeri menerbitkan peraturan terkait penanggunglangan Covid-19. Dalam aturan tersebut, bupati diminta menyuruh kepala desa menggunakan dana desa untuk penanggulangan Covid-19.

Setelah aturan dari Menteri Dalam Negeri keluar, akhirnya Menteri Desa mencabut larangan Dana Desa untuk sembako.

“Yang lebih hebat di situ bahwa itu (dana desa) digunakan untuk BLT. Standarnya Rp600 ribu,” kata Sehan.

“Nah bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial, yang PKH (Program Keluarga Harapan) tidak perlu lagi dapat sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila PKH-nya dari Rp50 ribu sampai Rp200 ribu per keluarga. Ini tidak adil,” katanya.

Karena itu, kata Sehan, dia mengabaikan aturan dari Menteri Sosial yang melarang penerima PKH untuk mendapatkan BLT.

“Makanya saya ambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan (BLT dari dana desa), aparat desa harus dapat,” tandasnya.

(one/pojoksatu)