Pak Luhut, Cabut Kebijakan Anda, Jangan Bikin Tambah Galau Masyarakat di Bawah

Luhut Binsar Panjaitan. Foto net
Luhut Binsar Panjaitan. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA – Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 tengah disorot.

Pasalnya, kebijakan yang dibuat Menhub Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan pada 9 April 2020 itu diangap bertetangan dengan kebijakan sebelumnya.

Yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang keluar lebih dulu pada 7 April 2020.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menilai, PSBB sudah diatur jelas dalam Permenkes.


Dengan adanya kebijakan Luhut, dianggap Syarief malah akan membuat bingung dan tumpang tindih dalam pelaksanannya.

Pasalnya, aturan itu seakan-akan tidak mengindahkan langkah physical distancing dan social distancing.

Hanya karena terkesan ingin memastikan semua transportasi baik di darat, laut, maupun udara tetap berjalan selama masa PSBB.

“Saya minta pemerintah harus satu bahasa dan satu kata dalam persoalan ini. Kondisi kita sedang darurat, jangan membuat tambah galau masyarakat di bawah,” kata Syarief, Minggu (12/4/2020).

Karena itu, Ketua DPP Partai Nasdem ini menilai bahwa kebijakan Luhut itu bertentangan dengan kebijakan Menkes Terawan Agus Putranto.

Sebab, apa yang dilarang Permenkes, malah dipatahkan oleh aturan Luhut.

Browser anti blokir Kojop bisa diunduh di PlayStore, klik bit.ly/kojop