Harusnya Kebiijakan Luhut Batal Demi Hukum, Aparat Jangan Turuti

Luhut Binsar Panjaitan. Foto net
Luhut Binsar Pandjaitan. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA – Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 yang mengatur Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 tengah disorot.

Pasalnya, kebijakan yang dibuat Menhub Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan pada 9 April 2020 itu diangap bertetangan dengan kebijakan sebelumnya.

Yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang keluar lebih dulu pada 7 April 2020.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie menilai, PSBB sudah diatur jelas dalam Permenkes.


Dengan adanya kebijakan Luhut, dianggap Syarief malah akan membuat bingung dan tumpang tindih dalam pelaksanannya.

Menurut Syarief, seharusnya pemerintah ini melihat kondisi di lapangan karena pandemi Covid-19 sudah makin parah.

Jangan sampai, ingat Ketua DPP Partai Nasdem ini, aturan yang dibuat malah saling bertentangan.

“Ini akhirnya membuat gaduh dan ketidakpastian di bawah,” tegas Syarief.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di MPR ini menambahkan, bila mendasarkan pada asas lex specialis derogat legi generalis, maka semestinya Permenhub itu batal demi hukum.

Sebab, sudah jelas bahwa Permenkes 9/2020 merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Browser anti blokir Kojop bisa diunduh di PlayStore, klik bit.ly/kojop