PSBB Memang Bagus tapi Bisa Gagal Total di Tengah Jalan, Penyebabnya Ternyata Sepele

Jalanan DKI Jakarta sepi akibat wabag virus coroa atau COVID-19. Foto Jawa Pos
Jalanan DKI Jakarta lengang akibat wabah virus corona atau Covid-19 pada awal penerapan PSBB. Foto Jawa Pos

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan tepat untuk memutus mata rantai persebaran virus corona atau Civid-19.

Akan tetapi, ada sejumlah syarat mutlak yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya agar PSBB bisa berjalan efektif.

Demikian disampaikan Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).

“Sudah saatnya menghilangkan ego sektoral dalam melaksanakan kebijakan ini,” bebernya.


Ia mengakui, bahwa kebijakan PSBB memang ditentukan dan diputuskan oleh pemerintah pusat.

Akan tetapi, pemerintah daerah juga memiliki memiliki peran seperti yang termaktub dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan diatur dalam PP 21/2020.

Jika melihat dalam kerangka hubungan pusat dan daerah maka kebijakan ini tetap menjalankan prinsip desentralisasi.

“Jangan sampai hal ini memunculkan pandangan bahwa dengan kebijakan ini kembalinya sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat,” katanya.

“Karena dianggap kewenangan hanya tunggal di pemerintah pusat,” papar dia.

Karena itu, ia mengingatkan, dalam implementasi kebijakan PSBB, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus selalu mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Tentunya dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip kesetaraan dalam partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta adanya kepastian hukum,” papar Anto.

Browser anti blokir Kojop bisa diunduh di PlayStore, klik bit.ly/kojop