Pusat Minta Daerah Relokasi Dana Pilkada ke Corona, Tapi Proyek Ibu Kota Baru Jalan Terus

Lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 resmi ditunda.


Keputusan itu sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin (30/3).

Rapat dengar pendapat itu menghasilkan empat kesepakatan. Salah satunya pengalihan dana Pilkada 2020 ke penangangan wabah virus Corona atau Covid-19.


“Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasikan dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid 19,” demikian bunyi poin 4 kesimpulan rapat.

BACA: MUI Kecam Sikap Pemerintah Pakai Cara Darurat Sipil, Malah Jauh dari Konstitusi, Situasi Makin Kacau

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan kepada pemerintah pusat untuk merelokasi dana proyek ibu kota baru ke penanganan Corona.

Selain itu, MUI juga menyarankan agar pemerintah melakukan lockdown total untuk mencegah penyebaran virus Corona agar tidak semakin meluas.

Namun, saran MUI tak mendapat respon dari pemerintah pusat. Proyek ibu kota baru pun jalan terus.

Pemerintah tutup kuping dengan saran MUI untuk melakukan lockdown. Sebaliknya, pemerintah justru menetapkan kebijakan darurat sipil.

Selain pemerintah, DPR juga seolah menganggap saran MUI sebagai angin lalu. Anehnya, DPR justru meminta daerah merelokasi dana Pilkada 2020 ke penanganan wabah virus Corona.

(one/pojoksatu)

Kojop, browser anti blokir sudah bisa diunduh di Play Store. Klik bit.ly/kojop